Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian 4 Ranperda

Pemandangan Umum Dalam Rapat Paripurna Penyampaian 4 Ranperda Tanggal 16 April 2018 di DPRD Kabupaten Jepara

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian 4 Ranperda untuk dilakukan pembahasan meliputi :

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jepara Tahun 2018 -2038

Diterbitkannya Perda ini, diharapkan ke depan Pemerintah Daerah dapat mengelola sektor industri dengan tepat dan terarah, sehingga dapat meningkatkan kontribusi di sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Jepara, penguasaan pasar domestik dan ekspor, kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi, menumbuhkan industri hulu dan berbasis sumber daya alam serta mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah kabupaten Jepara, dengan tetap berpedoman pada rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2025

Kabupaten Jepara mempunyai potensi pariwisata luar biasa, Perda Rencana Induk Kepariwisataan ini dimaksudkan untuk menata kembali potensi pariwisata dan komponen penunjangnnya yang meliputi perencanaan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Pencabutan Perda Kabupaten Jepara No. 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan pencabutan Perda Kabupaten Jepara No. 11 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang menginginkan adanya kemudahan berinvestasi di Indonesia , khususnya terkait dengan penyederhanaan perizinan dan peningkatan daya saing usaha, pencabutan ke dua Perda tersebut di atas adalah sebagai bentuk realisasi dengan diterbitkannya Permendagri No. 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Permendagri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan diDaerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, yang ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Mendagri No. 500/3231/SJ, tanggal 19 Juli 2017, yang antara lain berisi tentang permintaan kepada Pemda Kabupaten/Kota untuk segera melakukan pencabutan Perda terkait Izin Gangguan dan tidak melakukan pungutan retribusi izin gangguan di daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *